Judul Buku Mengawasi Pemilihan Umum Kepala DaerahPenulis: Prof. DR. Samsul Wahidin, SH. MS
Penerbit: Pustaka Pelajar,
Cetakan: Januari 2009
Tebal: 425 halaman
Kondisi Baru
Harga Rp 55.000
(Peresensi: Miftahul A’la, )
pecinta Buku tinggal di Yogyakarta.
Tinggal sebentar lagi, pemilihan anggota legislatif akan kita laksanakan di Indonesia. Berbagai partai politik, calon presiden serta calon dewan anggota legislatif semakin gencar dalam melakukan berbagai maneuver politik untuk menjadi juara dalam kompetisi tersebut. Berbagai jalan dilakukan dalam rangk untuk memperkuat basik massa untuk memenangkan pemilu 2009 nanti. Berbagai macam cara dilakukan untuk meraih suara terbanyak. Mulai dari memasang beragam iklan baik di media masa maupun televise, berbagai slogan dan janji-jani yang menggiurkan, serta berbagai aksi kotorpun turut andil menajdi pilihan para calon dalam berkampanye. Meskipun pada akhirnya semua janji yang digembor-gemborkan hanya sebatas retorika tanpa terealisai sama sekali. Bahkan beragam iklan yang dilakukan sampai menghabiskan dana bermilyar-milyar rupiah.
Dalam pemilihan 2009 mendatang, dengan begitu banyaknya partai politik yang bertarung untuk memperebutkan kursi entah di lembaga legislative, eksekutif maupun yudikatif, tentunya tidak menutup kemungkinan berbagai sikap serta prilaku kotor akan dilakukan demi mendapatkan kemenangan. Kemenangan untuk mengantongi suara terbanyak dalam pemilu agar jadi terpilih menjadi anggota dewan. Dalam keadaan yang semacam inilah aksi saling tuding-menudingpun tak terhelakan lagi. Sehingga konflik yang terjadi dalam tubuh internal dunia politik di Indonesia semakin memanas, meluas dan tidak berjalan dengan optimal sesuai dengan tujuan utama dalam dunia politik itu sendiri.
Pertarungan dan aksi saling menjegal akan menjadi semakin sengit dan seru. Memang, sebenarnya problematika yang menyertai dalam pelaksanaan pemilihan umum baik presiden maupun kepala daerah sudah tergolong sangat kompleks dari tahun ke tahunnya. Berbagai permasalah yang hadir senantiasa berkembang dinamis dari waktu ke waktu. Sehingga tak ada kata final untuk membangun sebuah tata kehidupan yang didasarkan kepada hukum pemerintahan daerah yang bersifat tetap. Proses itu sendirilah yang merupakan suatu ketetapan. Sehingga memerlukan satu terobosan yang akurat dan fair dalam menangani agenda tahunan ini.
Buku “Mengawasi Pemilihan Umum Kepala Daerah” ini berusaha untuk menjawab berbagai problematika yang terjadi dalam pilkada langsung di Indonesia. Penulis lewat karyanya ini mengajak kepada seluruh element masyarakat Indonesia tanpa terkecuali untuk turut serta mengawasi serta mensukseskan agenda lima tahunan sekali ini yang merupakan hajatan akbar bagi Indonesia yaitu pemilihan kepala daerah (pilkada) dan yang akan menentukana masa depan bangsa-negara. Bagaimanapun juga pilkada juga akan menentukan pemilu mendatang serta yang akan menopang dan mengeksiskan demokrasi di Indonesia.
Secara formalnya memang pada dasarnya pengawasan terhadap agenda lima tahunan ini merupakan tanggang jawab penuh yang harus dilakukan oleh pengawas pemilu (panwaslu). Akan tetapi sejatinya masyarakat juga mempunyai kewajiban penuh untuk turut serta andil dalam mensukseskan agenda akbar tersebut. Karena bagimanapun juga agenda dalam pemilihan ini akan menentukan masa depan Indonesia serta nasib rakyatnya selama lima tahun ke depan.
Di dalamnya dipaparkan lebih komrehensif terkait dengan berbagai macam setrategi dan solusi khusus untuk menghadapi persoalan yang terjadi dalam pilkada yang dilakukan secara langsung. Bagaimana cara untuk mengawasi pilkada agar pelaksanaannya dapat berjalan secara aman dalam artian tidak terjadi konflik antar calon. Bagaimana melihat kualitas pilkada untuk meningkatkan mutu pendidikan demokrasi yang telah ada semuanya berusaha dikupas lebih jauh dalam buku ini. Selain juga sejarah dan cikal bakal pertamakali dilaksanakannya pemilihan kepala daerah. Dideskripsikan dengan menggunakan bahasa yang sangat lentur sehingga mudah untuk dipahami oleh semua kalangan tak terkecuali masyarakat kecil (grassroot) sekalipun.
Ada beberapa esensi paling mendasar dan urgen tentang manfaat dalam pilkada secara langsung yang dikupas dan tercaver dalam buku ini. Esensi yang patut untuk kembali direnungkan dan ditelaah lebih jauh jauh agar masyarakat Indonesia tidak terjebak dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Diantaranya yakni pertama adalah dengan adanya agenda tahunan ini merupakan salah satu pintu utama bagi Indonesia untuk menerapkan secara utuh demokrasi yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakatnya. Karena pilkada merupakan sakah satu jawaban atas berbagai tuntutan aspirasi rakyat karena predisen, wakilnya, DPR, DPD bahkan kepala desa selama ini telah dilakukan secara langsung.
Kedua, pilkada langsung ini merupakan perwujudan konstitusi dan UUD ‘45, seperti apa yang telah diamanatkan dlam pasal 18 ayat 4 UUD ‘45. Ketiga, pilkada langsung menjadi sebagai salah satu ajang yang paling kondusif untuk mendidik, memperkenalkan serta pembelajaran demokrasi politik bagi masyarakatnya (civil education), pilkada merupakan salah satu alat yang paling efektif untuk memperkuat otonomi daerah dan yang terakhir dengan adanya pilkada secara langsung, maka diharapkan mampu menjadi ajang untuk proses kaderisasi pemimpin nasional bagi bangsa-negara. Sebab sadar maupun tidak Indonesia kekurangan pemimpin yang marketable dan mampu membawa peubahan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. (hal 139)
Penting kiranya bagi masyarakat Indonesia untuk mengawasi jalannya pemilihan yang sudah menjadi tradisi tahunan ini. Mulai dari proses awal hingga selesainya pemilu kepala daerah tersebut. Hal ini dimaksudkan agar dalam perjalanan pemilihan yang sedang berlanjut dapat berjalan secara optimal tanpa ada politik kotor yang berjalan di dalamnya. Dengan adanya pilkada langsung ini, masyarakat Indonesia juga akan mampu berfikir secara lebih dewasa untuk mampu mamahami perbedaan dan kekalahan antara satu dan lainnya. Selain juga akan semakin memperkuat dan mempertajam sisitem demokrasi yang telah dianut Indonesia
