Jual Buku Tionghoa SURABAYA dalam Sepakbola, oleh RN Bayu Aji

Tionghoa Surabaya dalam Sepakbola oleh RN Bayu Aji
Harga Rp 30.000

Terbit 2012
Kondisi Baru

Jual Buku Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan Jawa ( Guardian of Memories:Gardu in Urban Java) Penulis : Abidin Kusno

Judul   :  Penjaga Memori: Gardu di Perkotaan JawaJudul Asli  :  Guardian of Memories:Gardu in Urban Java

Harga Rp 35.000

Penulis  :  Abidin Kusno

Penerjemah : Chandra Utama

Penerbit :  Ombak, 2007

Tebal  : xv + 154 halaman

Coba tengok ke ujung gang atau jalan, pintu masuk sebuah kompleks perumahan, ada satu bangunan kecil yang mungkin tak menarik perhatian kita. Mungkin karena memang kita anggap tak penting atau karena kita tak pernah menyinggahinya. Gardu, demikian bangunan kecil itu disebut.

Dianggap tidak penting karena biasanya hanya digunakan untuk kongkow-kongkow di waktu siang dan menghabiskan malam saat meronda. Atau sekedar tempat mangkal para pengojek. Bangunan kecil ‘remeh’ itu memang kalah penting dibanding dengan monumen megah yang berdiri kokoh dan menghabiskan dana besar. Bahkan jika perlu menggunakan dana khusus atau anggaran pemerintah yang nota bene adalah uang dari rakyat. Di samping itu gardu tak pernah menjadi obyek wisata dan tak ada orang yang khusus berfoto-ria berlatar belakang gardu.

Namun, rupanya gardu tak seremeh yang kita bayangkan. Abidin Kusno melalui bukunya ini dengan cerdas menguliti fungsi-fungsi politik dan perubahan makna gardu dari masa kini lalu kembali ke masa silam. Ia juga merefleksikan gardu sebagai sebuah institusi yang perlu dipahami menurut sejarahnya yang spesifik.

Berbeda dengan buku sejarah konvensional yang kronologis dan linier, buku ini dibahas dengan gaya melingkar bak cakra manggiling. Buku ini diawali dengan penggambaran posko milik PDI Perjuangan era Megawati. Mundur ke masa Soeharto, lalu masa revolusi, jaman Jepang, masa kolonial Belanda, sedikit mengulas jaman Jepang, kembali ke masa revolusi, masa Soeharto lalu kembali ke posko Megawati.

Abidin Kusno, seorang arsitek yang menulis disertasi Behind the postcolonial: architecture, urban space, and political cultures in Indonesia di State University of New York memiliki gaya bertutur yang baik dalam menyusun mozaik data-data sejarah. Ia mampu menyiasati kekurangan data dengan menggunakan karya sastra sejaman sebagai pelengkap.

Posko Megawati menjadi titik tolak bukunya. Ketika itu pasca lengsernya Soeharto, kekacauan dan kerusuhan terjadi di mana-mana. Respons komunitas kota atas kekacauan ini dimanfaatkan para elite politik untuk menarik perhatian wong cilik.

Adalah Megawati Soekarno Putri, ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang memprakarsai pembangunan gardu atau yang lebih populer disebut posko (pos komunikasi) di berbagai tempat di Indonesia (hal.11).  Posko-posko PDIP ini menandai lahirnya sejarah gardu baru Indonesia yang sekaligus memberi makna baru pada gardu.

Bagi Megawati, posko bukan sekedar gardu untuk menjalin komunikasi, namun juga sebuah struktur yang mempresentasikan citra publik dirinya dan sang ayah, Soekarno. Megawati pun berpesan kepada para simpatisannya untuk menjaga posko, menggunakannya dengan baik serta menghindari semua tindakan yang membuat buruk posko. Hiasan gambar figur Megawati dan Soekarno di posko-posko tersebut seolah ‘menjaga’ dan ‘mengawasi’ orang-orang yang lalu lalang di depan posko.

Pada masa Soeharto, gardu biasa disebut pos hansip (pertahanan sipil), pos kamling (keamanan lingkungan) atau pos ronda. Pada masa ini juga menggunakan istilah ‘posko’. Namun, itu lebih mengacu pada pos komando yang dibangun unit militer secara temporer ketika mereka bertugas di wilayah yang rawan dan belum terkendali (hal.28).

Memasuki tahun 1980-an intelijen angkatan darat mendapat tuntutan perubahan yang memaksa mereka menyesuaikan operasi-operasi yang dilakukan. Menurut mereka ancaman keamanan bukan lagi datang dari Aceh, Timor Timur atau Irian Jaya namun sangat mungkin dari perkotaan. Di kota, unit-unit militer yang ditarik dari operasi-operasi luar daerah berbagi tugas dengan polisi. Pada masa ini posko militer bertransformasi menjadi pos hansip. Tak jarang beberapa anggota hansip di lingkungan perumahan ternyata pernah bertugas di Timor Timur misalnya.

Bila kita menelusuri sejarah gardu jauh ke belakang ternyata bisa dikatakan gardu sudah ada di Jawa sebelum datangnya bangsa Eropa. Gardu bisa ditemui di pintu masuk kediaman para bangsawan. Namun, tujuan gardu pada masa pra kolonial bukan untuk mengawasi, mengintai atau memberi batas teritorial. Gardu dibangun untuk menunjukkan kuasa raja sebagai pusat kosmos (hal.47).

Kesadaran teritorial pun muncul akibat bercampur-baurnya rezim penguasa yang berbeda . Misalnya Daendels yang dipengaruhi Prancis dan Raffles yang dipengaruhi Inggris. Gardu pun menjadi bagian terpenting dalam kesadaran teritorial itu. Pengaruh pemerintah kolonial Belanda serta di Hindia Belanda menyebabkan pergeseran makna gardu yang tidak hanya melambangkan keamanan tapi juga kekuasaan, wilayah dan identitas.

Perubahan penting dapat dikatakan terjadi pada masa Daendels. Gardu muncul dan berperan dalam institusi ronda (baik siang maupun malam). H.C.C. Brousson pun menduga kata gardu kemungkinan berasal dari bahasa Prancis ‘garde’.  Hal tersebut berkaitan dengan strategi batas teritorial yang digunakan Daendels dalam memerintah Jawa.

Hal menarik lain yang diulas Abidin Kusno ialah pengalaman etnis Tionghoa terhadap gardu. Pengalaman mereka sangat jarang disinggung karena sebagian besar pembahasan seputar makna gardu menyajikan gardu sebagai warisan sejarah budaya Jawa. Padahal gardu memiliki sejarah dan makna yang spesifik bagi mereka.

Pencatat sejarah kota Semarang, Liem Thian Joe memperlihatkan bahwa perkara-perkara yang berkaitan dengan jaga dan gardu mulai muncul pada era kompeni (VOC). Berawal dari pembantaian massal terhadap orang-orang Tionghoa pada 1740. Peristiwa itu menyebabkan sebuah wilayah khusus yaitu Glodok disiapkan oleh VOC untuk mengontrol orang-orang Tionghoa. Imbas lainnya adalah pada 1741, kelompok Tionghoa di Semarang membangun ‘betengan’ (barikade) dari kayu dan papan di depan kampung Tionghoa (hal.84).

Menjelang abad ke-19, peristiwa Java Oorlog (Perang Jawa), pemberontakan Diponegoro menghembuskan kabar angin yang beredar di kalangan Tionghoa. Isinya mengenai serbuan kawanan brandal. Peristiwa yang dikenal dengan ‘gegeran Diponegoro’ itu membuat mereka membangun gardu dan gerbang-gerbang di sekitar kampung.

Tahun 1940-an, Jepang mulai menduduki Jawa. Pemerintahan Hindia Belanda frustasi mencari tenaga yang mau mempertahankan Hindia. Mereka mengembangkan sebuah program yang melatih warga sipil untuk menjadi penjaga kota (stadswacht) sukarela. Seorang warga sipil di Malang, Kwee Tiam Tjing terpanggil ikut menjadi penjaga sukarela. Dalam bukunya Indonesia dalem Api dan Bara, ia menuliskan gardu-gardu “ (wacht-wacht) jang ditempatken di moeloet djalanan-djalanan jang menoejoe ka kota Malang…”  (hal.90).

Pada masa pendudukan Jepang, ‘saudara tua’ kita ini justru memanfaatkan mobilisasi yang dilakukan pemerintah Hindia Belanda secara terbalik. Bila pada masa Hindia Belanda, penjaga kota diacuhkan dan tak mendapat perhatian warga, pada jaman Jepang  orang Indonesia diinstruksikan agar berhenti dan memberikan hormat pada penjaga kota. Lalu bila penjaga-penjaga kota pada masa kolonial Belanda dilatih dengan berbagai macam protokol disipliner, maka ‘adik-adik’ Jepang ini dilatih dengan hukuman fisik. Kesalahan kecil dibalas dengan tempelengan, tendangan dan pukulan (hal.99). Hal ini mengingatkan kita pada perlakuan para ‘oknum’ siswa IPDN terhadap siswa lainnya.

Sistem toniragumi (kelompok lingkungan, cikal bakal RT/RW yang kita kenal sekarang) yang diterapkan pada jaman Jepang melahirkan organisasi keamanan Keibodan yang beranggotakan warga setempat. Para anggota Keibodan digambarkan sebagai orang-orang yang saling bekerja sama dalam semangat gotong royong dengan penjaga kampung di lingkungan mereka. Di sini gardu tidak hanya merepresentasikan keamanan kampung tapi juga merangsang semangat gotong royong antara negara dan masyarakat (hal.105).

Lain halnya dengan masa revolusi. ‘Gardu’ yang diwujudkan dalam bentuk ‘pos-pos komando’ didirikan oleh Tentara Nasional Indonesia di desa-desa dan zona-zona perbatasan yang ditentukan Belanda. Fungsinya untuk menjamin keamanan dan ketertiban. ‘Gardu’ lainnya dibangun oleh kelompok-kelompok masyarakat (biasanya pemuda) untuk menghadapi aksi huru-hara dan pembunuhan yang dilancarkan milisi-milisi liar.

Berbeda dengan penjaga gardu biasa atau polisi yang diawasi negara, para pemuda (revolusi) ini seolah berhak menentukan siapa lawan dan kawan. Mereka tidak hanya sekedar bertanya melainkan juga berhak memeriksa identitas politik orang-orang yang mereka jumpai. Biasanya para pemuda revolusi ini mengawali dengan pertanyaan: “mana surat keteranganmu, Bung?” (hal.122).

Pada masa kini gardu seolah menjadi bagian dari kapitalisasi massa cerminan masyarakat urban. Dalam suatu acara televisi beberapa waktu lalu yang disiarkan menjelang sahur, latar belakang gardu plus kentongan seolah mewakili suasana malam menjelang pagi. Beberapa orang (biasanya beberapa pelawak plus artis bintang tamu) berpakaian hansip atau berselimutkan sarung menjadi properti melengkapi gardu. Acara itu pun mampu menyedot pemirsa dan iklan yang lumayan banyak.

Gardu memang tak sekedar hanya pajangan atau pelengkap untuk menjaga keamanan suatu wilayah berhiaskan papan bertuliskan: “ Tamu harap lapor 2 x 24 jam”. Berbagai permasalahan di negara kita mulai dari nomor buntut, skandal seks artis atau pejabat, korupsi, interpelasi terhadap presiden, terorisme bisa dibahas sini, tanpa terikat waktu dan khawatir disomasi. Selain itu gardu tak akan hilang dari ingatan karena memang kita tak pernah mengingatnya. Pertanyaan yang muncul adalah apa makna gardu di masa datang?

Dimuat di Kompas, 23 Juli 2007

Jual Buku Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial oleh Sri Margana dan M. Nursam

Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial
oleh Sri Margana dan M. Nursam
Harga Rp 65.000
Sampul : Soft Cover
ISBN13 : 9786028335287
Terbit : Desember 2009
Bahasa : Indonesia
Penerbit: OMBAK
Tebal : 341hlm


Oleh Ibnu Nadzir

Buku Kota-Kota di Jawa: Identitas, Gaya Hidup dan Permasalahan Sosial adalah satu dari dua  kumpulan tulisan yang dibuat untuk merayakan ulang tahun Prof. Dr. Djoko Suryo, Guru Besar Sejarah UGM. Buku ini terdiri dari 18 tulisan akademis yang dibuat oleh mantan murid maupun koleganya yang bekerja di beragam institusi. Karena latar belakang sejarah tersebut, maka tidaklah mengherankan kalau tulisan dengan perspektif sejarah paling banyak muncul. Meskipun demikian, tema yang beragam saya kira membuat pekerjaan Sri Margana dan M. Nursam sebagai editor tidak mudah. Untuk mempermudah pembaca mencari tautan antar tema mereka kemudian  membagi 18 tulisan ini dalam lima tema besar.

Bagian pertama buku ini berbicara mengenai “Identitas kota”. Konsep identitas yang dikemukakan dalam bagian ini cukup fleksibel untuk dapat menampung ragam ide penulis. Tulisan Susanto misalnya, mencermati kota Solo yang kesulitan meneguhkan jati dirinya karena dipengaruhi modernisasi. Pada tulisan yang lain, Heddy Shri Ahimsa-Putra melihat kemungkinan merintis multikulturalisme di lewat penciptaan ulang tradisi Imlek oleh PITI (Persatuan Islam Tionghoa Indonesia) di Yogyakarta.  Kedua tulisan tadi dan beberapa tulisan lainnya banyak bicara mengenai kegamangan kota ataupun unit di dalamnya terhadap perubahan.

Perkembangan kota selalu membuka ruang bagi munculnya gaya hidup baru yang tidak ditemukan sebelumnya. Persoalan “Gaya Hidup Perkotaan” menjadi tema yang diangkat dalam bagian kedua. Dalam bagian ini, tulisan Mutiah Amini melihat kemunculan biro konsultasi perkawinan pada awal abad 20 sebagai tanda adanya pergeseran nilai perkawinan Jawa. Tulisan lain karya Widya Fitrianingsih mengangkat isu konstruksi  sosok perempuan yang muncul dalam pariwara di Hindia Belanda pada periode 1900-1942.

“Permasalahan Sosial Perkotaan” adalah tema yang diangkat pada bagian ketiga. Bagian ini menyoroti persoalan-persoalan yang kerap dihindari pengelola kota. Persoalan seperti kemiskinan, prostitusi, dan aborsi sudah mengemuka sejalan dengan kelahiran kota-kota di Jawa. Tulisan Reza Hudianto mendeskripsikan Kota Malang yang pada masa itu bukan tempat yang ramah bagi kelompok ‘orang kecil’. Pada tulisan lain, Gayung Kusuma membahas persoalan aborsi yang meningkat seiring dengan dinamika kota pada masa kolonial.

Pada bagian keempat, Sajana Sigit Wahyudi berbicara mengenai Kota Surabaya yang menjadi magnet bagi migran Madura. Dalam bagian yang sama, Razief membahas dinamika buruh pelabuhan di Tanjung Priok pada periode 1920-1930-an. Tulisan-tulisan tersebut dimasukkan dalam kategori tema “ Urbanisasi, Pelabuhan dan Tenaga Kerja”.

Tema “Dinamika Politik  dan Ekonomi” menjadi penutup buku ini. Budiawan membahas kemunculan Marx House sebagai kelompok studi kiri pada masa awal revolusi. Dinamika kelompok tersebut memiliki sumbangan besar bagi perkembangan Partai Komunis Indonesia pada periode berikutnya. Tema serupa juga muncul dalam tulisan Didi Kwartanada dalam tulisan soal organisasi KEI (Kemadjuan Ekonomi Indonesia). Organisasi pedagang pribumi di Yogyakarta ini pernah memiliki pengaruh besar dalam peta perdangan lokal pada masa 1941-1949.

Bias pada Orang Kecil?

Bagi saya kumpulan tulisan ini merepresentasikan sosok kota sebenarnya yang terdiri dari kumpulan fragmen realitas. Persoalannya, realitas mana yang dianggap layak merepresentasikan kota? Jika menilik tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini, sangat kuat terasa bahwa kota direpresentasikan sebagai ruang yang dimiliki kelompok elit. Sebagian besar kelompok masyarakat yang diangkat dalam kumpulan tulisan ini termasuk adalah orang-orang yang memiliki hak istimewa baik melalui akses pendidikan, modal, maupun konsumsi. Jika bicara angka, tentu saja kelompok seperti ini jauh lebih sedikit daripada kelompok yang bisa digolongkan sebagai ‘orang kecil’. Hal ini menjadi ironis, karena Prof. Djoko Suryo seperti yang dikemukakan oleh Reza Hudianto punya ketetarikan khusus pada kajian mengenai ‘orang kecil’ seperti yang dapat dilihat dalam disertasinya (hlm. 133). Upaya untuk menghadirkan pembacaan kota yang lebih berimbang seperti yang dilakukan oleh Reza Hudianto, Razief, atau Gayung Kusuma pun masih terasa kurang.

Ketimpangan representasi ini bisa saja digugat sebagai bentuk bias terhadap ‘orang kecil’ dalam pembacaan tentang kota. Namun, kesimpulan semacam itu boleh jadi sangat spekulatif apalagi kalau kita mengingat banyaknya keterbatasan penyusunan historiografi di Indonesia. Meskipun oral history sudah cukup lazim digunakan, dokumen tertulis tetap menjadi sumber data utama sejarawan. Dalam kasus Indonesia, dokumen tertulis ini sebagian besar bersumber pada catatan pejabat kolonial Belanda. Sehingga sejarawan yang bekerja di Indonesia seringkali diharuskan bekerja dalam kerangka tulisan pencatatnya di masa itu. Catatan-catatan ini tentu saja tidak terlepas dari bias, termasuk bias tentang urgensi atau signifikansi kelompok sosial yang ada. Mudah diduga kalau catatan mengenai orang kecil tidak termasuk pada hal-hal yang dianggap utama pada masa itu.

Keterbatasan tersebut sangat bisa diterima, sebab sebagian besar tulisan dalam buku ini toh dibangun dengan kerangka pikir yang baik. Tulisan-tulisan dalam buku ini juga berhasil menghindar  dari stereotip membosankan yang biasa ditemui pada naskah akademis. Buku ini cocok bagi siapa saja yang tertarik membaca mengenai dinamika kota di Jawa dari sudut pandang historis dan antropologis. Saya tidak tahu komentar Prof. Dr. Djoko Suryo mengenai buku ini, tapi saya kira kumpulan tulisan ini adalah hadiah yang berharga karena melakukan apresiasi pada sosoknya tanpa glorifikasi yang berlebihan.

Buku ini bisa dipinjam melalui keanggotaan perpustakaan Rujak.

Perencanaan pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma oleh Paulus Hariyono MT

Perencanaan pembangunan Kota dan Perubahan Paradigma oleh Paulus Hariyono MT
Harga Rp 65.000
Kondisi Baru, segel

Jual Buku Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh PEMDA

Judul PARADIPLOMACY, Kerjasama Luar Negeri Oleh PEMDA  di Indonesia. Harga 67.000
Penerbit  THE PHINISI PRESS
Tahun Terbit : 2013
Penulis : TAKDIR ALI MUKTI
Tebal 382hlmn
Kondisi : baru

Paradiplomasi atau Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, secara relative masih merupakan fenomena baru dalam kajian ilmu hubungan internasional. Istilah ‘paradiplomacy’ pertama kali diluncurkan dalam perdebatan akademik oleh ilmuwan asal Basque, Panayotis Soldatos tahun 1980-an sebagai penggabungan istilah ‘parallel diplomacy’ menjadi ‘paradiplomacy’, yang mengacu pada makna ‘the foreign policy of non-central governments’.
Paradiplomasi di Indonesia, yang biasanya berbentuk ‘Sister City’ atau Kota Kembar, memiliki ruang yuridis yang cukup leluasa, sebab Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak asing. Sampai saat ini, dalam catatan ‘Treaty Room’ di KEMLU, tidak kurang dari 140-an kerjasama luar negeri yang telah dibuat oleh pemda dengan pihak asing, baik dalam bentuk ‘sister province’ atau pun ‘sister city’. Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, DI. Yogyakarta dan Jawa Timur termasuk yang paling banyak melakukan ‘sister province’, sedangkan Kota Jakarta, Kota Bandung dan Kota Yogyakarta adalah kota-kota yang tergolong aktif dalam kerjasama‘sister city’.
Buku ini merupakan buku pertama di Indonesia yang mengupas kajian tentang paradiplomasi yang ditinjau dari dari 4 (empat) aspek sekaligus, yakni aspek teoritis ilmu Hubungan Internasional, aspek Yuridis (hukum nasional dan hukum perjanjian internasional), aspek Diplomasi, dan dari aspek Praktis pembuatan kerjasama internasional. Kekuatan buku ini terletak pada upayanya untuk membangun 3 pikiran utama, yakni, pertama, membangun konstruksi hubungan dan kerjasama luar negeri secara umum sekaligus meletakkan posisi pemda selaku aktor hubungan transnasional dalam skema itu; kedua, membangun konstruksi hukum dalam kerjasama luar negeri; dan, ketiga, membangun konstruksi tata kelola dan koordinasi antara pusat dan daerah dalam urusan kerjasama luar negeri.
Buku ini sangat bermanfaat bagi kalangan akademisi yang concern terhadap masalah hubungan internasional, dan hukum internasional, serta bagi para praktisi di pemerintahan pusat maupun daerah yang bertanggungjawab terhadap terlaksananya kerjasama luar negeri secara aman dan produktif.

Jual Buku Sisi Gelap Perkembangan Kota

JUDUL: Buku Sisi Gelap Perkembangan Kota
Harga Rp 55.000
PENULIS: Dr.Alisjahbana, MA
PENERBIT:LaksBang PRESSindo
CETAKAN: Ke-1 Oktober 2005
ISBN: 979-99912-4-2
Ukuran 14 x21
Tersedia 1 buah

Kata 'urban' sangat populer di perkotaan, karena kepopulerannya bahkan mengundang sejuta dataran permasalahan jika di-urai yang tidak selesai. Buku ini menolaknya, dan mempersepsikan lain. Berbicara kata urban, lekat sekali dengan masalah manusia yang termarginalkan, karena kata urban ini selalu ditandai dengan 'orang kecil' atau 'simiskin' yang membawa segerombol masalah dan acapkali membuat masalah bagi lainnya. Rupanya stigma baruk ini melekat kuat pada pelaku sentral urban, bahwa sang pelaku selalu sama dan sebangun dengan malapetaka. Dari stigma ini membuat manusia terkungkung, dan acapkali setiap membuat keputusan salah. Buku ini hadir sebagai pengalaman seorang-orang yang mencermati sebuah perlaku aktivitas birokartis. Banyak pelaku birokratis yang kurang piawai dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi masyarakat miskin, sehingga keputusan yang diambil menjadi pemberat dan terkesan gegabah. Pengalaman lain yang diperoleh juga menggambarkan birokrasi yang cenderung menghindari masyarakat miskin, dan menganggapnya bahwa kelompok miskin kurang menguntungkan, dan justru sebagai penghambat pencapaian tujuan. Kahadiran buku ini mengaharapkan terbentuknya birokrat yang mengarah pada pencapaian tujuan dengan melibatkan keterlibatan secara holistic, termasuk golongan yang terkategorikan miskin. Bukan pula perilaku sebaliknya yang cenderungan dalam pengambilan keputusan menafikan, bahkan memarginalkan. Perilaku birokrasi yang kondusif dan adaptif terhadap tumbuh kembangnya aspirasi masyarakat miskin, serta mampu memberikan ruang gerak bagi masyarakat miskin untuk mengartikulasikannya, adalah perilaku yang diharapkan buku ini. Bidang garapan lain yang harus dipastikan adalah cara-cara arif bagaimana memberikan kesempatan kepada masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Inilah sebuah sisi gelap, jika kota memaqndang masyarakat miskin adalah penyakit, dan tidak memiliki kontribusi apapun. Buku ini sangat tepat dibaca oleh para birokrat pengambil keputusan, bahkan intelektual kampus, para pengusaha, perumus kebijakan pembangunan wajib baca.

oleh: Djoko Adi Walujo

Buku Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan oleh Dr Alisjahbana

Buku Marginalisasi Sektor Informal Perkotaan,
Harga Rp 47.000
Penulis Dr Alisjahbana
Penerbit ITS Press
Tahun 2006
Tebal viii, 229 hal.: il.; 21 cm
ISBN/ISSN 979-8897-12-9
Kondisi Baru, Stok Lama


Perlawanan seorang pedagang lontong balap yang berjualan menggunakan rombong. Pada Saat ada penertiban, penjual itu sedang melayani pembeli. Kebetulan sebuah bangku yang ada di samping rombong juga sedang digunakan untuk makan para pembeli. Oleh aparat tanpa penjelasan terlebih dahulu langsung menarik rombong itu dan berusaha mengangkut keatas truk. Gerobak yang biasa digunakan untuk mengangkut barang dagangannya sekarang telah hilang. Tanpa gerobak ibu tadi tidak bisa berusaha.

Jual Buku Wisata Parijs van Java, Her Suganda

Buku Wisata Parijs van Java, Kompas 2010, Her Suganda,segel, Rp 55.000 TERJUAL

Jual Buku Sejarah Kota ENDE / Fx Soenaryo .

Judul Buku Sejarah Kota ENDE, 
Penulis Fx Soenaryo .
Pustaka Larasan, 
Terbit 2006.
Ukuran 14 x21
Kertas isi Hvs
Kondisi seken,Bagus, 1 buah

Harga RP 39.000
TERJUAL MALANG 27/9/14

Jual Buku Sosiologi Perkotaan Hans D Evers

Title Judul: SOSIOLOGI PERKOTAAN, Urbanisasi dan sengketa Tanah di Indonesia dan Malaysia.
Bahasa: Indonesia
Penulis: Hans-Dieter Evers
Penerbit: LP3ES
Jml hlm: 232
Tahun: 1986

Harga: Rp 80.000,- stok 1 buah
Kondisi Bekas, Lumanyan
TERJUAL JAKARTA 16/6

Jual Buku Gagalnya Sistem Kanal, Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa

Judul     Gagalnya Sistem Kanal : Pengendalian Banjir Jakarta dari Masa ke Masa
HARGA Rp 58.000
Penulis     Restu Gunawan
Penerbit     Kompas
Tanggal terbit     April - 2010
Jumlah Halaman     408
Berat Buku   600grm
Jenis Cover     Soft Cover
ISBN     9797094836
Dimensi(L x P)     140x210mm

SINOPSIS
Pada Januari 1960, banjir membenamkan Grogol daerah perumahan baru dan tempat tinggal para anggota parlemen. Diperumahan ini ketinggian mencapai pinggang orang dewasa dan dikampung-kampung sekitarnya mencapai atap rumah. Karena daerah Jakarta selalu dilanda banjir, pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pencegahan banjir.

Dapatkah Banjir Kanal Timur jadi solusi pamungkas bagi persoalan banjir Jakarta? Jawabnya masih perlu ditunggu sampai penggerjaannya benar-benar usai dan kanal yang dibangun di sepanjang sisi timur Ibu kota itu berfungsi penuh.

Masalah geografis Jakarta kerap dilupakan masyarakat. Jakarta adalah kota yang terletak di daerah daratan rendah, bahkan dibeberapa tempat ketinggian permukaan tanahnya hanya 0-7 meter dpl, ada yang sebagian dibawah permulaan laut. Sehingga tingkat dimensinya yang tinggi di sungai-sungainya membuat air tidak bisa mengalir sesuai gravitasi alam. Buku ini mengupas masalah banjir Jakarta secara komprehensif dan tuntas.

Jual Buku Paco-paco Kota Padang: Sejarah Sebuah Kota Abad 20 & Penggunaan Ruang Kota, oleh Freek Colombijn

 Title Buku : Paco-paco Kota Padang: Sejarah Sebuah Kota Abad 20 & Penggunaan Ruang Kota
Harga Rp 150.000
Pengarang : Freek Colombijn
Penerbit : Ombak
Tahun : Aug-2006
Dimensi : 16 X 24
Tebal Buku : 570 hlm
ISBN : 979-3472-58-3
Konidis Stok lama, Bagus
stok 1 buah

Sell Books > Jual Buku Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia

Title Judul  Buku Kota Lama Kota Baru: Sejarah Kota-kota di Indonesia

Harga Rp 160.000

TERJUAL MLG 17/8/14
Editor: Freek Colombijn, Purnawan Basundoro, dan Jhonny Alfian Khusairi
Tebal: xxxiii + 604 hlm
Ukuran: 16 x 24 cm
Penerbit: Ombak, 2005
Kondisi Stok lama, bukan bekas
stok 1 buah,
Sinopsis:Sejarah dekolonisasi di Indonesia lebih dari sekadar sejarah politik. Dekolonisasi juga merupakan kisah-kisah tentang perubahan sosial, ekonomi, dan juga kultural. Banyak dari perubahan-perubahan tersebut terjadi di perkotaan. Beberapa peristiwa (atau proses) historis disebut sebagai sejarah di kota, sementara peristiwa-peristiwa atau proses-proses lainnya dianggap sebagai sejarah kota.

Setidaknya terdapat lima alasan memperhatikan kota-kota dalam proses dekolonisasi. Pertama, kota merupakan panggung terjadinya banyak peristiwa penting; kedua, perubahan penguasa administrasi perkotaan pasti telah meninggalkan konsekuensi-konsekuensi pada kota secara menyeluruh; ketiga, komposisi etnis pada populasi perkotaan berubah sebagai buah dari dekolonisasi; keempat, pertempuran di perkotaan dan di perbatasan dengan desa mengakibatkan arus massal pengungsi yang datang dan pergi; kelima, oleh karena terjadi penaikan yang tiba-tiba dari orang-orang Indonesia pada posisi staf-staf menengah sampai pada posisi-posisi tinggi serta pergantian kepala-kepala departemen dari orang-orang Belanda ke orang-orang Jepang tanpa bekal pengetahuan yang memadai terhadap Indonesia, kegiatan administrasi mengalami kekacauan akibat keterbatasan pengalaman administrasinya.

Sell Books > Jual Buku Urbanisasi, Pengangguran dan Sektor Informal di Kota, oleh Chris Manning

Title Buku : Urbanisasi, pengangguran dan sektor informal di kota
Harga Rp 70.000
Penulis: Chris Manning &Tadjuddin Noer Effendi
Penerbit : Yayasan Obor Indonesia
ISBN : 9794612413
Terbit : 1996
Bahasa : Indonesia
Isi HVS,  429hlm, Soft Cover
Ukuran : 15x21
Minat sms.wa. 0896-6116-2026  BBM 3300A029