Penulis : Benedict R. O’G. Anderson
Penerjemah : Revianto Budi Santosa
Penerbit : Mata Bangsa, 2000,
viii + 634 halaman
BENEDICT R. O’Gorman Anderson adalah murid yang lebih besar dari gurunya. Memang tidak jelas betul apakah Soemarsaid Moertono, penulis buku Negara dan Bina-Negara di Jawa Masa Lampau, memang pernah mengajar Ben—nama panggilan Anderson—di tahun 1964, ketika Moertono menyelesaikan bukunya yang semula adalah tesis di Universitas Cornell. Yang pasti, Moertono memberi kredit kepada Ben muda, yang dalam ucapan terima kasih ia sebut “telah membaca, membaca ulang, memberi komentar, dan mengetik, dan mengetik ulang naskah tesis-nya” tersebut. Dapat diperkirakan, selain kunjungan pertamanya ke Indonesia pada 1961-1964 yang ia rasakan “Indonesia saat itu pada dasarnya Jawa”, Ben Anderson mendapat wawasan dan ilham soal pengaruh budaya Jawa dalam politik Indonesia dari Moertono. Dan dia kemudian menulis The Idea of Power in Javanese Culture, sebuah tulisan yang disebut R. William Liddle sebagai karya paling orisinal dalam literatur politik Indonesia. Di sini, bersama karya-karya lainnya, khususnya yang menyelami budaya Jawa dalam hubungannya dengan politik Indonesia, Ben menjadi lebih besar dari Moertono, Claire Holt, Prof. Poerbatjaraka, dan Pak Kodrat—orang-orang yang memperkenalkan kebudayaan Jawa, yang semula asing kepadanya. Kini, bila membicarakan relasi kebudayaan Jawa dan politik Indonesia, nyaris setiap penulis dan pengamat politik Indonesia selalu menyitir namanya. Buku Ben berjudul Kuasa-Kata: Jelajah Budaya-Budaya Politik di Indonesia, yang diterjemahkan dari Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, yang pertama kali terbit pada tahun 1990, dapat dikatakan berisi kumpulan karya-karya tulis Ben Anderson yang paling mencerminkan, sekaligus menyebabkan ia dikenal sebagai salah satu Indonesianis terbesar sampai saat ini. Di luar karya-karya monumental seperti The Pemuda Revolution: Indonesian Politics 1945-1946 dan Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism, buku Kuasa-Kata mencirikan pendekatan khas budaya, yang membuat analisis sosial-politik Ben menjadi lain daripada yang lain. Pendekatan budaya tersebut terlihat dari isi buku Kuasa-Kata ini. Dengan pengecualian Bab III, Negara Lama, Masyarakat Baru: Orde Baru Indonesia dalam Perbandingan Perspektif Kesejarahan, yang menurut Vedi R. Hadiz (1992) ditulis dengan pendekatan “struktural” non-Marxis ala Barrington Moore atau Theda Skocpol, hampir semua analisis Ben tentang dinamika politik di Indonesia, dari zaman kerajaan Jawa sampai Orde Baru, ditelusuri lewat bahasa dan penjelajahan artifak-artifak budaya lainnya, seperti babat, kartun, dan monumen nasional. Secara keseluruhan, buku tebal ini terdiri dari delapan bab, ditambah satu bab pengantar panjang yang menceritakan “autobiografi intelektual” Ben semenjak ia masih menjadi mahasiswa sastra klasik di Universitas Cambridge, Inggris, sampai akhirnya menjadi seorang ahli politik tentang Indonesia. Bagian pertama buku ini terdiri dari tiga esai tentang kekuasaan. Esei pertama, Gagasan tentang Kuasa dalam Budaya Jawa, menunjukkan “rasionalisme” atau lebih tepatnya “sistematika” kekuasaan dalam pemikiran tradisional Jawa, yang kontras dengan “rasionalisme” konsep kekuasaan masyarakat Barat. Konsep kekuasaan Jawa, dengan demikian, harus dipahami dengan cara yang berbeda dengan kita memahami kekuasaan melalui “lensa” Barat. Argumen lain tulisan ini, yang bertentangan dengan harapan orang saat itu bahwasanya kekuasaan Soeharto akan pragmatis dan rasional, adalah bahwa Soeharto sebetulnya mempraktekkan banyak konsepsi kekuasaan Jawa yang dipraktekkan oleh orang yang digulingkannya (Tak mengherankan, dalam terjemahan pertama naskah ini pada buku yang diedit Miriam Budiardjo pada tahun 1984, semua acuan yang menunjukkan kesinambungan ini disensor agar bisa terbit.) Bagian kedua buku ini dipublikasikan pada tahun 1966, 1978, dan 1984, difokuskan pada relasi antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia dan politik. Esai pertama, Bahasa-Bahasa Politik Indonesia, juga merupakan tulisan yang tak kalah terkenalnya dengan Gagasan Kuasa. Sebab, ia menjadi tulisan pertama yang menyelidiki perkembangan bahasa Indonesia modern dari sudut klasik. Sementara dalam Gagasan Kuasa Ben membahas persistensi kekuasaan Jawa tradisional dan pengaruhnya terhadap kehidupan politik kontemporer, dalam Bahasa Politik Ben membahas signifikansi politik dari pengaruh semacam proses “Jawanisasi” bahasa Indonesia, dalam arti yang psikologis. Bahasa Indonesia yang revolusioner dan egaliter makin tergusur oleh proses Jawanisasi, yang membuatnya “lamban” dan hirarkis. Esai Kartun dan Monumen: Evolusi Komunikasi Politik di Bawah Orde Baru merupakan hasil pengamatan Ben terhadap direct speech dan symbolic speech. Kedua jenis speech itu memperlihatkan kelunturan semangat revolusi Indonesia, sekaligus tanda-tanda refeodalisasi dalam mentalitas masyarakat Indonesia. Ilham tulisan ini sebetulnya dihasilkan Ben secara “tidak sengaja”. Akibat tulisannya bersama Ruth McVey, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, pemerintah Orde Baru melarang Ben mewawancarai aktor politik Indonesia. Untuk mengisi waktu, Ben berjalan berkeliling Kota Jakarta, melihat-lihat monumen, membaca koran dan komik, dan menonton film, yang malah menjadi materi analisisnya. Penggunaan serat, suluk, novel, biografi, dan teks lainnya ini pulalah yang dilakukan Ben pada esainya yang ketiga, Sembah-Sumpah: Politik Bahasa dan Kebudayaan Jawa. Lewat penelusuran teks kuno dan kontemporer, Ben menunjukkan krisis kebudayaan Jawa dan kontradiksi yang membuncah di dalamnya. Bagian ketiga dari Kuasa-Kata terdiri dari dua esai, yang oleh Ben disebut “eksperimental”. Keduanya mencoba menerangkan dan memahami perubahan besar dari alam kesadaran kaum intelektual Jawa, dari akhir abad ke-18 sampai dasawarsa pertama abad ke-20. Esai pertama, yang Ben anggap sebagai karyanya yang paling berhasil dalam antologi ini, merupakan semacam “pembedahan” Ben terhadap biografi yang ditulis secara tidak biasa oleh tokoh pergerakan berkebangsaan Jawa terkemuka Indonesia, Dr. Soetomo. Ben menunjukkan “keterputusan”—dan karenanya tarik-menarik—antara diri Dr. Soetomo dan para leluhurnya dan antara semangat nasionalisme Indonesia dan akar ke-Jawa-annya. Ben sangat kagum pada Dr. Soetomo, sosok yang menurut dia tidak hanya “lovely man”, tapi juga begitu altruistis kepada rakyat, orang-orang yang menjadi pengikutnya. Dalam esai kedua, sebuah artikel yang belum penah dipublikasikan sebelumnya, Ben melongok ke Serat Centhini dan Suluk Gatholoco, dua karya yang klasik karena keduanya—meminjam definisi Mark Twain—memenuhi kriteria “something that everybody wants to have read and nobody wants to read”. Ben memperlakukan dua buku tembang tersebut bukan sebagai karya seni ataupun sebagai bukti peristiwa sejarah, melainkan sebagai “phantasmagoria”—imajinasi liar—yakni imaji-imaji politik sebelum istilah “politik” itu sendiri memasuki kosakata bahasa Jawa, dan fantasi tentang kelas sebelum kesadaran tentang kelas dikenal oleh masyarakat Jawa. Menurut Ben, kedua naskah ini dengan demikian dapat dipahami sebagai cara “subversi” sekelompok intelektual Jawa abad ke-19 untuk merespons keruntuhan kepemimpinan oligarkis Jawa dan penyerahan tuntas Pulau Jawa kepada penguasa kolonial. Karena analisisnya yang kerap keluar dari—bahkan menantang—konvensi yang umum, Ben Anderson tak jarang menuai kritik ilmuwan lain. Kritik pada level teoretis, misalnya, dilontarkan oleh Koentjaraningrat (1984), yang menolak konsepsi kekuasaan Jawa sebagaimana disimpulkan oleh Ben. Bila diringkas, Koentjaraningrat, bapak antropologi Indonesia, pertama-tama menolak penggunaan bahan cerita, upacara, dan ujaran orang Jawa untuk menyimpulkan konsepsi kekuasaan Jawa yang sesungguhnya. Dalam kalimat Koentjaraningrat, “Anderson tidak cukup mengenal orang Jawa apabila ia mengira bahwa mereka juga menganggap apa yang ada dalam cerita-cerita itu merupakan realitas.” Koentjaraningrat secara tidak langsung juga menyanggah kesimpulan partikularitas konsep kekuasaan Jawa dengan menguraikan komponen kekuasaan serta syarat-syarat kepemimpinan dalam tiga kerangka komparatif: masyarakat kecil dan sedang, masyarakat tradisional, dan masyarakat masa kini. Koentjaraningrat juga mengkritik penekanan Ben, yang terlalu besar pada satu komponen kekuasaan Jawa: “kesaktian”. Kritik yang lebih praktis terletak pada implikasi gagasan “konsep kekuasaan Jawa”, yang seperti diargumentasikan Ben harus dipahami berbeda dengan konsep yang dipahami masyarakat Barat. Ben, yang sesungguhnya berwatak revolusioner dan anti-status quo, dengan gagasannya itu secara tidak diinginkan terjebak dalam “pembelaan” terhadap rezim Orde Baru, yang dianggap banyak memiliki paralelisme dengan kerajaan-kerajaan Jawa Kuno. Partikularisme konsep kekuasaan Jawa yang diterapkan Soeharto menjadi tameng untuk menangkis kritik-kritik politik yang dilontarkan, terutama oleh pihak luar, yang dinilai oleh pemerintah Orde Baru sebagai terkontaminasi budaya Barat. Ben Anderson, yang semenjak 1972 selama 26 tahun dilarang rezim Orde Baru berkunjung ke Indonesia, secara paradoks “membela” musuhnya itu. Kritik berikutnya ditujukan bukan pada Ben Anderson, melainkan pada penerjemahan buku ini. Menurut saya, hasil terjemahannya termasuk lumayan, tapi masih jauh dari elastis. Bandingkan terjemahan bab The Idea of Power in Javanese Culture di buku ini dengan terjemahan Samekto dan A. Rahman Zainuddin dalam buku Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, yang diedit Miriam Budiardjo. Terjemahan Samekto dan Rahman Zainuddin lebih enak dibaca. Pembaca berkemampuan bahasa Inggris memadai akan lebih cepat memahami maksud kalimat Ben lewat teks bahasa aslinya (bandingkan dengan kita menonton film dengan subtitling yang bagus—maksud yang juga ingin dicapai dengan proyek penerjemahan buku). Terlepas dari kesulitan mengalihbahasakan teks-teks Ben yang prosais, terjemahan buku ini terasa alot di kerongkongan. Memang, inilah problem umum yang menjadi kerikil (besar?) di tengah naiknya gairah penerjemahan dan penerbitan buku akhir-akhir ini.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar