Jual Buku Pajak Negara dan Demokrasi ,Konsep dan Implementasinya di Indonesia / Dr Edi Slamet Irianto

Judul Buku: Pajak Negara Demokrasi dan Konsep dan Implementasinya di Indonesia
Penulis; Dr. Edi Slamet Irianto
Penerbit Laskbang Mediatama
ISBN: 979-9943-337
Ukuran: 14,5 x 21 cm
Teras: xvi + 268 hal
Harga: 65.000, -
DAFTAR ISI
Bab I: PENTINGNYA DEMOKRATISASI
PERPAJAKAN
Bab II: PAJAK, NEGARA DAN DEMOKRASI:
PENJELASAN TEORETIK
A. Pengantar
B. Demokratisasi Perpajakan: Penjelasan Teoretik
1. Menciptakan Masyarakat Demokratis
2. Pemikiran Demokratisasi Perpajakan
C. Menuju Demokratisasi Perpajakan
1. Desentralisasi Fiskal
2. Pajak sebagai Instrumen Demokratisasi
3. Demokratisasi Perpajakan
D. Negara dan Pajak: Beberapa Studi Empirik
Bab III:KEBIJAKAN FISKAL DAN
PENGELOLAAN PAJAK DI
INDONESIA
A. Pengantar
B. Kebijakan Fiskal dalam Konteks Negara Kesatuan …
C. Proses Penganggaran Negara (Pusat — Daerah) .
1. Sistem Penganggaran Negara
2. Relasi Antar-Aktor dalam Proses Penganggaran
Negara
3. Relasi Fiskal Pusat-Daerah di Indonesia
a. Relasi Fiskal pada Rezim Orde Lama
b. Relasi Fiskal pada Rezim Orde Baru
c. Relasi Fiskal pada Era Reformasi
D. Aktor Politik Perumus Kebijakan Perpajakan
1. Elite dan Birokrasi Perpajakan
2. Partisipasi Publik dalam Proses Kebijakan
Perpajakan
Bab IV: RELASI PERPAJAKAN PEMERINTAH
PUSAT-DAERAH
A. Pengantar
B. Formulasi Desentralisasj Fiskal
1. Inisiatif Gàgasan Kebijakan Desentralisasi
Fiskal
2. Formulasi Kewenangan Fiskal Pusat
3. Formulasi Kewenangan Fiskal Daerah
4. Partisipasi Rakyat dalam Formulasi Fiskal
C. Desentralisasi Fiskal dalam Hubungan Pusat
Daerah
1. Relasi Fiskal Vertikal
2. Relasi Fiskal Horizontal
D. Pajak dalam Desentralisasi Fiskal
1. Desentralisasi Perpajakan
2. Mendesentralisasikan Pajak
E. Model Pengelolaan Pajak
1. Dimensi Kelembagaan Pajak
2. Adrninistrasi Pengelolaan Pajak
F Taxing Power Sharing dalam Desentralisasi Fiskal
1. Desain Taxing Power Sharing
2. Dinamika Proses Taxing Power Sharing
a. Taxing Power Pemerintah Pusat
b. Taxing Power Pemerintah Daerah
Bab V: PAJAK DALAM RELASI NEGARA
DAN RAKYAT
A. Pengantar
B. Perdebatan Politik Kewenangan Perpajakan
1. Proses Distribusi Kewenangan
2. Kewenangan Perpajakan Pemerintah Pusat
3. Kewenangan Perpajakan Pemerintah Daerah
C. Orientasi Otoritas Perpajakan
1. Orientasi Struktural dan Kelembagaan
2. Orientasi Sosial dan Politik
D. Dimensi Politik Pajak
1. Pengatur Anggaran (Budgeter)
2. Regulator (Distribusi dan Alokasi)
E. Demokratisasi Perpajakan di Indonesia
1. Penguatan Nilai-Nilai Demokrasi
2. Aksesibilitas pada Proses Kebijakan Perpajakan .
3. Partisipasi dalam Kewajiban Perpajakan
. Komunikasi dan Preferensi Politik
Bab VI: PENUTUP
DAFFTAR PUSTAKA